Komentar |
| Perwakilan Petani saat menyampaikan orasinya di depan kantor Bupati Samosir. |
Samosir(ST)
Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, sejumlah petani mengatasnamakan diri sebagai Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) yang mayoritas masyarakat Kecamatan Ronggur Nihuta, dan beberapa masyarakat Sianjur Mulamula, Sitiotio, dan Pangururan, menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Samosir, Jalan Raya Rianiate, Kecamatan Pangururan, Senin (24/9/2018).
Kedatangan pengunjuk rasa disambut Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga, Plt Asisten II Saul Situmorang, Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Erkanus Simbolon dan sejumlah pimpinan OPD lainya.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan STKS yaitu, mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk tidak memaksa masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar menerima usulan penyelesaian konflik tanah yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemangku atas tanah adatnya.
“Implementasi kebijakan Pemerintah Pusat tentang program Land Reform (Perhutan Sosial dan TORA) harus mengutamakan skema hutan adat atau tanah adat,” ujar pimpinan aksi, Agustinus Situmorang, dalam orasinya.
Selain itu, lanjutnya, Pemkab juga diminta mempercepat proses penerbitan Perda tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) serta menerbitkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai amanat UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, selambat-lambatnya pada tahun 2019 sudah ada peraturan pelaksanaanya di daerah.
Menurut Agustinus Situmorang, pembangunan di Kabupaten Samosir saat ini masih belum berbasiskan pertanian, terlihat dari porsi anggaran yang dialokasikan untuk bidang pertanian hanya berkisar 5% dari total APBD Kabupaten Samosir tahun 2018.
Agustinus menyampaikan, pihaknya mengirimkan sudah surat kepada Bupati Samosir. “Bupati Samosir tidak tampak di tempat ini, apakah menghindar? Jangan hanya pariwisata, kami butuh anggaran pertanian ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua STKS Kabupaten Samosir, Parulian J Sianturi mengatakan, minimnya pengadaan alat-alat teknologi pendukung pertanian yang sering tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna akibat kurangnya pendidikan teknis.
 |
| Masyarakat petani Samosir saat menyampaikan aspirasinya ke Kantor Bupati Samosir. |
Alhasil, menurut Sianturi, alat-alat dan teknologi tersebut hanya menjadi pajangan dan kalaupun dipergunakan banyak yang tidak terawat.
“Di beberapa tempat, peralatan ini menjadi milik pribadi, karena praktek KKN dengan pejabat di dinas terkait maupun pihak legislstif,” bebernya.
Mendengar tuntutan STKS, Wabup Juang Sinaga mengatakan, Pemerintahan Rapidin-Juang (Rapberjuang) membela kepentingan masyarakat.
“Masyarakat yang memilih Rapberjuang, jadi jika sudah diterima Wakil Bupati, berarti mewakili Bupati Samosir, karena kami satu paket. Sebenarnya Pak Bupati bukan menghindar, tetapi karena ada tugas maha penting, maka tidak bisa menerima STKS,” ucap Juang Sinaga.
Mengenai tuntutan dari STKS, Pemerintah Kabupaten Samosir secepatnya menerbitkan Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat bersama DPRD. “Dalam penetapan Perda ini, ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, uji publik, membentuk tim ahli yang bekerjasama dengan salah satu Universitas,” ungkapnya.
Dikatakan, dari 631 jumlah kelompok tani yang terdaftar, tidak mungkin satu persatu dikunjungi Dinas Pertanian begitu juga dengan pemberian bantuan peralatan belum semua kelompok tani kebagian.
Kelompok tani akan dievaluasi, karena bisa saja usulan dari kelompok tani, ketuanya tidak mengetahui.
“Intinya, Pemerintah Kabupaten Samosir peduli dengan petani. Begitu juga dengan aksi penolakan SK 579/2014, Bupati Samosir dan DPRD sudah bertemu dengan dua Dirjen di Kementerian LH dan Kehutanan guna menyepakati terbitnya Perda Tanah Ulayat,” tandasnya.
Setelah mendengar jawaban Wabup, massa STKS dari 6 kecamatan menuju gedung DPRD Samosir di Parbaba. Aksi unjuk rasa STKS ini mendapat pengawalan berlapis oleh pihak kepolisian dan Satpol PP.
SUARA TOBA/SBS.