Komentar |
| Jonner Simbolon saat dikonfirmasi, Selasa, 6 November 2018 di Pangururan. |
Samosir(ST)
Banyaknya sorotan terhadap pelaksanaan maupun kualitas pembangunan infrastruktur di instansi PUPR Samosir, menuai masalah. Selain sorotan dari pemberitaan sejumlah media massa, baik cetak, online dan elektronik, diyakini masyarakat awam pun bakal melayangkan surat ke DPRD Samosir.
Bahkan salah satu LSM di Kabupaten Samosir, Lingkari sudah melayangkan surat ke lembaga legislatif itu. Di dalam surat itu diungkapkan beberapa item pada proyek pembangunan Jalan Lumban Sihombing TA 2017 yang terindikasi menyalahi aturan. Demikian pula penataan Pantai Putri Lopian TA 2018.
Menanggapi surat tersebut, pada Senin (5/11/2018), DPRD Samosir akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR guna membahas permasalahan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Samosir, Jonner Simbolon, kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (6/11/2018), membenarkan telah memanggil pihak Dinas PUPR terkait beberapa kegiatan yang mendapat sorotan dari wartawan dan LSM.
Diantaranya proyek hotmix Lumban Sihombing TA 2017, penataan pantai di Putri Lopian TA 2018, pemanfaatan alat berat dan pembangunan Jalan Batu Jagar TA 2018.
RDP yang berlangsung di ruang Komisi III itu, dihadiri Megianto Sinaga sebagai Ketua Komisi, Pernando Sinaga, Ronal Nirma Sihotang, Saut Tamba dan Mardan Sihotang sebagai anggota komisi.
Dikatakan Jonner, pihak Dinas PUPR menghadiri RDP, langsung diikuti Kadis PUPR, Pantas Samosir didampingi dua orang Stafnya.
Dia juga mengatakan, sesuai Hasil RDP, hari ini (Selasa, 6/11/2018) Komisi III DPRD Samosir yang membidangi pembangunan akan meninjau lokasi proyek yang dinilai menuai masalah.
SUARA TOBA/SBS.