Komentar
Insiden Bupati Samosir Tolak Jabat Tangan Dengan Ketua DPRD
 |
| Bupati Samosir tampak akrab dengan Ketua DPRD sesaat sebelum kata sambutan Ketua DPRD pada penutupan rapat paripurna Ranperda APBD Kabupaten Samosir TA 2019. |
Terkait insiden tidak bersedianya Bupati Samosir, Rapidin Simbolon menyalam Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata seusai menyampaikan kata sambutan penutupan rapat paripurna pengesahan APBD Samosir 2019 di Kantor DPRD Samosir, Rabu (28/11/2018), direspon sejumlah masyarakat.
Salah satunya, Wakil Ketua DPD IPK Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho menyayangkan insiden ini. Ia mengatakan, keduanya (Bupati Samosir dan Ketua DPRD-Red) sebagai pimpinan dalam pemerintahan di Kabupaten Samosir baik lembaga eksekutif dan legislatif, semestinya harus menjaga etika berpolitik antar lembaga pemerintahan sehingga dapat menyejukkan stabilitas daerah masing-masing.
Menurutnya, etika bersalaman menunjukkan kedewasaan berpolitik walaupun berbeda pendapat. Terlebih acara jabat tangan dan cipika-cipiki di kalangan politisi dan pejabat sudah menjadi budaya. Hal itu menandakan tidak ada perseteruan.
"Penolakan jabat tangan ini menjadi sesuatu hal yang dapat memalukan. Kedepannya agar lebih dapat mengontrol diri," ujar Hotdon.
Terpisah, menanggapi insiden tolak jabat tangan antara dua kader PDIP sekaligus para pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif, Sorta Ertaty Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir, mengatakan masih perlu kerja keras lagi untuk lebih memantapkan "kader-kader PDIP".
Namun demikian, pihaknya mengakui insiden kecil di meja pimpinan DPRD sudah dilupakan. Bupati dan Ketua DPRD selaku kader PDIP ke depan tetap menjalin komunikasi yang baik.
"Tunggu saja, mereka berdua akan segera berjabat tangan dan tetap akur," ujarnya menjawab pesan WhatsApp Suara Toba, Kamis (29/11).
Dilanjutkannya, di dalam rumah tangga atau sesama kader parpol pemerintah, harus mempunyai program yang sama dengan bupati untuk menyejahterahkan masyarakat. Artinya tidak boleh lari dari visi, misi Pemkab Samosir.
Ia menambahkan, seluruh anggota dewan dari FPDIP sudah menandatangani tanggapan fraksi dari partai. "Nah, baik Ketua DPRD selaku anggota FPDIP tidak boleh bertindak sendiri. Seharusnya tidak boleh lari dari konsep awal," tutup Sorta.
SUARA TOBA/SBS.