Komentar |
| Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata. |
Samosir(ST)
Terkait polemik pidato kritik pedasnya atas angka kemiskinan yang dinilainya semakin meningkat, yang disampaikan pada Rapat Paripurna HUT ke-15 Pemkab Samosir yang digelar di DPRD Samosir, Komplek Perkantoran Parbaba, Senin (7/1/2018), Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata pun angkat bicara.
Rismawati Simarmata diwawancarai pada Rabu, 9 Januari 2019 via telepon selular, menjelaskan sebagai Ketua DPRD Samosir, pihaknya menggunakan data yang sudah resmi dipublikasikan BPS Samosir. Sebagai jaminan bahwasanya data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan BPS Kabupaten Samosir.
Sambutan di paripurna istimewa tersebut, ia mengaku hal itu berdasarkan data dari Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir 2017, halaman 71, untuk data kemiskinan yang digunakan dalam menyusun sambutannya.
Lebih lanjut Risma menjelaskan bahwa Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir 2017 baru dipublikasikan pada tanggal 28 Desember 2018 lalu. Hal ini menunjukkan butuh waktu lama pengolahan data untuk menjamin angka statistik yang dipublikasikan memang merupakan angka statistik yang tetap.
“Interpretasi data dalam statistik tidak bisa hanya didasari data sementara atau fluke. Contohnya data statistik Maret 2018 digunakan sebagai dasar tunggal melihat tren pembangunan jangka panjang. Interpretasi data dalam statistik wajib didasari oleh perbandingan dengan data tetap dan komparasi minimal lima tahun ke belakang. Sebagai contoh, dalam sambutan saya didasari data kemiskinan Kabupaten Samosir dari tahun 2012 hingga 2017,” jelas Risma.
Risma menjelaskan bahwa interpretasi data berdasarkan tren yang panjang cenderung lebih minim rentan terhadap deviasi, ketimbang interpretasi data berdasarkan data sementara atau fluke. Dan perakiraan tren data tidak dapat disebut hoax, selama didasar data yang faktual. Inilah bagian dari metode ilmiah.
“Sambutan saya dibumbui interpretasi. Namun tidak pernah saya simpulkan. Hanya saya ujungi dengan tanda tanya retoris. Karena tugas saya sebagai pengawas pemerintah adalah bertanya. Tugas pemerintah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hak rakyat untuk menyimpulkan semua ini dan mengambil keputusan,” terang Risma.
Sebelumnya pada Rapat Paripurna HUT ke-15 Pemkab Samosir yang digelar di DPRD Samosir, Komplek Perkantoran Parbaba, Senin (7/1/2018), Ketua DPRD, Samosir Rismawati Samosir melakukan kritik pedas atas angka kemiskinan yang dinilainya semakin meningkat.
“Saat ini pihak BPS hadir. Kalau data saya salah tolong dievaluasi,” kata Rismawati sambil melirik pihak BPS yang hadir saat itu.
Selanjutnya, pada Selasa malam, 8 Januari 2019, Pemkab Samosir melalui Dinas Kominfo menepis pidato yang disampaikan tersebut dan menganggap data yang disajikan pihak legislatif tersebut salah.
Di sejumlah grup WA, Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab Samosir, Ricky Sirumapea membantah pidato Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata dan menganggapnya menyalahi aturan yang ada.
Kata Ricky, sambutan Ketua DPRD Kabupaten Samosir yang disampaikan pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir dalam rangka hari jadi Kabupaten Samosir yang ke-15 tahun 2019. Beliau mengatakan angka kemiskinan di Samosir meningkat di tahun 2018.
Padahal, lanjutnya, bahwa Kaban BPS yang secara resmi melaporkan data indikator sosial dan ekonomi makro Kabupaten Samosir (tahun 2016–2018) pada tanggal 28 Desember 2018 di ruang kerja bupati, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Samosir menurun 1,34%.
"Dengan demikian, Ketua DPRD telah mengumumkan dan mengkomunikasikan data tanpa sepengetahuan dan persetujuan BPS Kabupaten Samosir. Ini dapat dikategorikan melanggar aturan. Karena data yang disampaikan tidak up date. Padahal setiap pidato yang disampaikan pada rapat paripurna adalah arsip negara. Dan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kejadian ini,” tulis Ricky.
Ketika dikonfirmasi, Kadis Kominfo Samosir, Rohani Bakara mengatakan, pihaknya ingin men-clear-kan data. Bahwa data yang digunakan dalam pidato Ketua DPRD Samosir bukan yang terbaru.
Ketika ditanya terkait data terbaru apakah sudah dipublikasikan dan menjadi milik umum, Rohani menjawab seyogyanya bupati akan mempublish pada perayaan Hari Jadi Samosir Februari mendatang.
SUARA TOBA/SBS.